Soal Ujian Ilmu Hukum

SOAL:

1.       Apa yang dimaksud dengan hukum positif dan sebutkan lawan dari hukum positif.

2.       Sebutkan dan bandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

 

Jadwal Ujian Kelas D Fak Hukum UNRAM

Senin (11/4):

Jam I(15.45-17.00)      HTN

Jam II (17.05-18.20)   Hukum Pidana

 

Materi Fisika Berikut Disalin dan Ditulis Tangan (Dikumpulkan Tanggal 5 April)

TULIS TANGAN  RINGKASAN DI BAWAH INI

1.        Kata Fisika berasal dari bahasa Yunani “Physic” yang berarti “alam” atau “hal ikhwal alam” sedangkan fisika (dalam bahasa inggris “Physic”) ialah ilmu yang mempelajari aspek-aspek alam yang dapat dipahami dengan dasar-dasar pengertian terhadap prinsip-prinsip dan hukum-hukum elementemya. Selanjutnya fisika dapat didefenisikan dalam berbagai pengertian, satu diantaranya mengatakan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari suatu zat dan energi atau zat dan gerakan.

 

Pengumuman Ujian Fisika

Berhubung ada masalah teknis pada pengaturan internet system, soal untuk tugas bagi kelas Fisika Dasar, akan di krim by sms besok. Demikian untuk maklum!

 

Dasar-Dasar Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

Obyek yang diaturnya sekaligus menjadi subyek (pelaku), sehingga metode keilmuan yang dipakai adalah metoda keilmuan humanities ( humaniora) yang dinamakan juga geisteswissenscaften, mempunyai konsekuensi metodologi dan kausalitas pragmatis yaitu benar sesuai dengan konsensus Hukum positif tidak menggunakan metode ilmu pasti alam / naturwissenschaften.

 

UU Perkawinan No. 1/1974

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan

 

Ringkasan Hukum Perdata

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

-Hukum perdata adalah segala peraturan hokum yang mengatur hubungan hokum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain

 

Teori Kesengajaan

A. Pengertian Kesengajaan
B. Teori tentang Pengertian Kesengajaan
C. Teori tentang Kehendak
D. Bentuk-Bentuk Kesengajaan ( Opzet or Intention)
E. Kesengajaan Menurut Doktrin
F. Perumusan Kesengajaan dalam KUHP
G. Pembuktian Unsur Kesengajaan

 

Pokok-Pokok Hukum Perdata

I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum  privat materiil itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer,” maka lebih baik kita memakaiistilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

 

Tata Urutan Perundang-Undangan RI

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, saat ini, masih merujuk ke UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 10/2004”). Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 menyebutkan: