RSS

Komplikasi Penegakan Hukum Kita

24 Mar

Pengantar : Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Kesimpulan yang tampaknya tak perlu diperdebatkan lagi oleh para pecinta hukum di negeri ini adalah kenyataan bahwa penegakan hukum tidak efektif sehingga fungsi hukum untuk menegakkan keadilan dan membangun ketertiban tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi yang salah satunya adalah membangun supremasi hukum tak juga tampak hasilnya secara signifikan meski reformasi sudah berjalan 8 tahun (terhitung Mei 1998). KKN bukannya berkurang melainkan menyebar ke daerah-daehah dan lembaga perwakilan rakyat. Corruption Perception Index yang dibuat oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) pada tahun 2004 masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup keempat setelah Bangladesh, Nigeria, dan Myanmar atau urutan terbersih 137 dari 146 negara; sedangkan pada tahun 2005 TI-Indonesia melihat ada peningkatan peringkat untuk Indonesia dan menempatkannya menjadi negara terkorup keenam dari 159 negara. Ini berati tak ada peningkatan yang cukup berarti sebab hanya naik menjadi negara keenam terkorup dari 159 negara, dan bukan lagi dari 146 negara yang disurvey. Meski di tahun 2005 ada perbaikan sangat kecil, pada tahun 2004 Indonesia yang menempati negara terbersih ke 137 jauh ketinggalan dari Singapura yang menjadi negara terbersih ke 5 atau Malaysia yang menajadi negara terbersih ke 39.

Banyak pelaku korupsi besar di Indonesia yang pelakunya bisa lolos dan mampu menghindar dari jeratan hukum bahkan banyak di antaranya yang mendapat pengampunan, sementara pencuri kecil-kecilan yang mencuri karena keperluan makan sehari-hari yang sangat mendesak, karena tak punya uang dan pelindung, dihukum tanpa ampun. Itulah sebabnya Transparansi Internasional Indonesia tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Lembaga-lembaga sigi internasional mencatat bahwa peradilan dan sistem hukum di Indonesia sebagai yang paling buruk di dunia. Dan kita tak bisa mengelak atau membantah penilaian itu karena disamping metodologinya bisa dipertanggungjawabkan kita pun merasakan hal itu sebagai kenyataan.

Keniscayaan Perubahan Hukum

Dalam pada itu produk-produk hukum pokok yang dirtinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda masih terus diberlakukan karerna bangsa ini belum bisa membuat penggantinya. Masih tersisa tak kurang dari 400 produk hukum peninggalan Belanda yang berlaku sampai sekarang di negeri ini termasuk hukum-hukum penting seperti KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang, dan sebagainya. Padahal hukum itu harus sesuai dengan anutan filosofis, sosiologis, warisan historik masyarakatnya sehingga jika masyarakat berubah maka hukum pun harus ikut berubah. Hukum berubah mengikuti perubahan masyarakatnya.

Ketika masyarakat Indonesia berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional yang merdeka maka hukumnyapun mestinya berubah. Dan perubahan itu adalah keniscayaan. Mengapa? Seperti dikemukakan oleh sosiolog hukum Satjipto Rahardjo hukum itu melayani masyarakatnya dan tidak pernah ada dalam situasi vakum. Hukum kolonial tentu dimaksudkan untuk melayani kolonialisme, sehingga jika masyarakat kolonial diganti oleh masyarakat nasional yang merdeka maka hukum-hukum kolonial juga harus diubah; jika konfigurasi politik berubah maka karakter-karakter hukum juga berubah sesuai dengan konfigurasi politik yang melahirkannya.

Tetapi kenyataannya sampai usia lebih dari 60 tahun kemerdekaannya, hukum-hukum pokok masyarakat Indonesia masih banyak juga yang bergantung pada hukum peniunggalan kolonial. Bukan hanya itu, banyak hukum-hukum baru maupun kebijakan-kebijakan baru dalam penyelesaian kasus hukum yang disinyalir dibuat karena ‘pesanan’ atau ‘tekanan’ negara lain yang lebih kuat. Meski penggunaan istilahnya masih ada yang mempersoalkan, mafia peradilan yang melibatkan catur warsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) terus saja terjadi walaupun berbagai langkah untuk memperbarui materi hukum yang mengatur tentang itu telah banyak dilakukan seperti penyatuatapan kekuasaan kehakiman di bawah MA, dikeluarkannya UU Advokat, dan sebagainya.

Ancaman Neokolonisme

Itulah sebabnya pegiat penegakan hukum seperti Martiamus Amin, mengkonstatir bahwa bangsa kita terserang penyakit neokolonialisme. Hal ini meimal bisa dilihat dari judul buku karyanya, Negara Hukum vs Neokolonialisme, yang ada di hadapan pembaca ini. Judul tersebut, paling tidak, serta merta menimbulkan kesan bahwa upaya membangun negara hukum di Indonesia senantiasa berhadapan dengan neokolonialisme.

Istilah neokolonialisme itu sendiri pernah sangat popular ketika Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengatakannya sebagai bentuk penjajahan baru yang sangat membahayakan. Bung Karno yang memang sangat piawai membuat istilah-istilah yang memukau menyebut neokolonialisme itu dengan istilah “nekolim.” Nekolim yang dimaksudkan sebagai penjajahan dalam bentuk baru itu tidak lagi memandang kolonialisme sebagai penjajahan fisik dimana pemerintahan dan penguasaan atas semua sumberdaya dilakukan secara langsung oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Nekolim berujud keterpengaruhan yang sangat kuat bahkan ketergantungan satu bangsa terhadap bangsa lain untuk melakukan berbagai hal terhadap apa pun yang diinginkan oleh bangsa lain misalnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu maka kedaulatan negara yang bersangkutan menjadi semu karena tak pernah bisa untuk sepenuhnya menetukan kebijakannya sendiri.

Nekolim bisa juga diartikan sebagai penjajahan model baru dari internal satu bangsa yakni penjajahan terhadap rakyat oleh pimpinan (pemerintah) nasionalnyanya sendiri yang sebenarnya masih satu bangsa, misalnya, bangsa Indonesia dijajah oleh pimpinan bangsanya sendiri. Di sini pimpinan nasional suatu bangsa mengikatkan kepentingan-kepetingannya terhadap kekuatan asing sehingga bangsanya sendiri menjadi tersandera.

Itulah gambaran sederhana tentang neokolonialisme. Martimus Amin di dalam bukunya ini mengekspessikan kegelisahan dan kecurigaannya bahwa cita hukum (rechtsside) yang hendak kita bangun berdasar konstitusi dihadapkan dengan (atau dirusak oleh) neokolonialisme yang ditengaranya dari beberapa hal dalam kehidupan hukum kita belakangan ini. Dalam pandangan saya neokolonialisme dalam konteks ini bisa dilihat dari tiga hal.

Pertama, sampai sekarang hukum-hukum kita masih banyak yang merupakan peninggalan zaman kolonial padahal berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum diamandemen) dan Pasal I Aturan Peralihan UUD Negara RI 1945 (setelah empat kali diamandemen) politik hukum kita mengharuskan segera dibuat hukum baru karena faktanya masyarakat Indonesia sudah berubah dari masyarakat kolonial-terjajah menjadi masyarakat nasional-merdeka dan berdaulat. Akibat buruk dari ini, antara lain, adalah tetap digunakannya hukum-hukum peninggalan kolonial untuk memberangus hak-hak rakyat yang paling mendasar seperti dalam menyatakan pendapat dan sikap menyatakan politik terhadap pilihan kebijakan pemerintah (penguasa). Pasal-pasal di dalam KUH Pidana yang biasa dikenal sebagai haatzai artikelen (pasal-pasal karet) masih sering digunakan untuk menghadapi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Dibuat juga berbagai produk hukum yang membatasi penggunaan hak-hak rakyat. Pemberlakuan hukum-hukum kolonial atau pembuatan hukum-hukum baru yang menindas oleh penguasa nasional dapat dianggap sebagai neokolonialisme.

Kedua, banyak produk hukum baru atau rencana pembuatan hukum baru yang dipersoalkan oleh masyarakat karerna ditengarai pembuatannya merupakan pesanan atau pengaruh kuat pihak asing. Meski tidak sedikit juga yang menyetujui bahwa terorisme sebagai kebiadaban atas kemanusiaan harus dihukum seberat-beratnya tetapi momentum dan prosedur pembuatan UU Anti Terorisme oleh sebagian yang lain dianggap sebagai pesanan dan tekanan dari negara lain. Kekurangberesan ini kemudian diperkuat atau dibuktikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sifat retroaktif pemberlakuan UU tersebut. Apalagi dalam penegakannya selalu dirasakan adanya upaya untuk menyesuaikan dengan keinginan negara tertentu baik menyangkut target orang-orangnya maupun pemberlakuan hukumnya. Pada saat Pengantar (buku) ini dibuat negara kita sedang diributkan dengan demontrasi besar-besaran oleh organisasi-organisasi buruh dan kalangan kampus karena rencana amandemen terhadap UU Ketengakerjaan dinilai sebagai konspirasi pengua-saha (penguasa dan pengusaha) dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyenangkan investor-investor asing. Pengaruh atau pesanan negara asing untuk membuat dan menegakkan hukum dapat dianggap sebagai neokolialisme.

Ketiga, mental dan budaya hukum kita sebagai bangsa yang masih sangat tradisional-feodalistik menyebabkan hukum sulit ditegakkan karena sering dilakukan melalui transaksi-transaksi di luar jalur hukum. Sikap mental dan budaya kita sebagai bangsa memberi sumbangan besar bagi tampilnya neokolonialisme seperti yang yang dimaksud pada butir pertama dan kedua serta dalam kaitan dengan pengertian bahwa neokolonilisme itu adalah penjajahan terhadap satu bangsa oleh elit-elit bangsanya sendiri.

Neokolonialisme, dalam minimal tiga kategori, tersebut menyebabkan cita hukum (rechtsside) negara kita sangat sulit dibangun dan ditegakkan karena hukum selalu dilanggar oleh kekuasaan politik, banyak diintervensi oleh kekuatan asing, dan dirusak oleh mental dan budaya aparat penegak hukum.

Kerancuan Konsep Negara Hukum

Kita juga harus jujur melihat dan menilai bahwa buruknya kinerja hukum di Indonesia disebabkan oleh mental atau “budaya baru” dalam kehidupan kita yang suka memperjualbelikan hukum. Bobroknya dunia hukum kita ini harus diakui secara jujur bukan hanya dilakukan oleh aparatur negara tetapi juga dilakukan oleh institusi-institusi swasta seperti pengacara atau LSM-LSM tertentu. Tetapi semua itu terjadi karena aparatur negaralah yang membuka pintu untuk itu.

Sebagai gambaran dari budaya baru yang buruk itu sekarang ini banyak pengacara yang bekerja bukan karena profesionalitas atau keahliannya dalam mengadu argumen hukum melainkan karena kemampuannya membuka saluran-saluran kolutif dengan aparat penegak hukum. Dan untuk itu di dalam daftar kebutuhan biaya pengacara biasanya juga ada anggaran untuk melobi (menyuap untuk memperlicin) institusi penegak hukum. Dalam keadaan begini maka pengacara bukan lagi bertindak untuk mencari kebenaran melainkan menjadi ‘calo’ atau ‘perantara’ untuk mencari kemenangan yang kemudian bersinergi dengan unsur catur penegak hukum lainnya yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Memang kemudian mafiaria seperti itu sulit dibuktikan secara formal-prosedural karena semuanya dikemas dengan baju hukum yang formal prosedural juga. Jika ada yang memepersoalkan kejanggalan atas produk mafia peradilan itu biasanya dijawab secara klise bahwa “proses hukum telah selesai dan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku dan biasa saja jika ada pihak yang tak puas.”

Cara melakukan mafia seperti itu bisa menggunakan dua konsep negara hukum yang istilah asalnya berbeda. Seperti diketahui di Indonesia istilah negara hukum dianggap sebagai terjemahan dari istilah “rechtsstaat” atau “trhe rule of law.” Padahal kedua istilah asing ini berbeda tradisi, strategi, dan implementasinya. Rechsstaat berasal dari tradisi hukum negara-negara Eropah Kontinental yang menganut civil law dengan legisme dan mengartikan hukum itu sebagai hukum tertulis atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Sedangkan the Rule of Law berasal dari tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang mendasarkan diri pada common law dengan mengutamakan yurisprudensi atau hukum-hukum tak tertulis.

Penegakan hukum dalam konsep Rechtsstaat lebih mengandalkan pada ‘kepastian hukum’ dan kepastian itu diberikan oleh hukum-hukum tertulis’ sedangkan di dalam konsep the Rule of Law andalannya adalah “rasa keadilan” dan keadilan itu dibuat oleh hakim berdasar hukum yang hidup di dalam masyarakat. Keadilan hukum menurut konsep Rechsstaat adalah kepastian hukum yakni yang sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti tertulis, sedangkan keadilan hukum menurut konsep the Rule of Law adalah yang sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat meskipun tidak sesuai dengan hukum atau bukti-bukti tertulis.

Pengalaman Indonesia pada umumnya menunjukkan kedua istilah (Rechtsstaat dan the Rule of Law) itu dipakai secara sama dalam hampir semua hal yang tujuannya bukan untuk mencari keadilan atau mencari kepastian hukum melainkan untuk mencari kemenangan secara kolutif. Jika kemenangan bisa dicapai dengan menggunakan prisisp kepastian hukum dalam Rechtsstaat maka dalil-dalil yang dipakai adalah hukum-hukum dan bukti tertulis, tapi jika kemenangan bisa dicapai dengan menggunakan rasa keadilan dalam konsep the Rule of Law maka yang dipakai adalah dalil-dalil hukum yang tak tertulis.

Sebenarnya kalau tujuannya untuk mencari kebenaran atau mencari kepastian hukum yang berdasar rasa keadilan memakai yang mana pun, Rechtsstaat atau the Rule of Law, sama saja baiknya, tapi di Indonesia konsep itu dengan mudah ditukar-tukar begitu saja untuk kasus-perkasus dengan tujuan mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran hukum yang berkeadilan. Dengan demikian konsep negara hukum menjadi rancu karena di dalam praktik selalu dipakai untuk mencari produk putusan yang kolutif, yakni untuk memenangkan atau mengalahkan justisiabelen sesuai dengan kesepakatan kolutif di antara catur wangsa penegak hukum yang “pura-pura” bertarung di pengadilan.

Budaya dan bukan budaya

Banyak orang yang mengatakan bahwa kehidupan hukum yang carut marut seperti itu disebabkan oleh budaya hukum kita yang terwariskan dari nenek moyang kita sejak dulu yakni budaya feodal. Mungkin itu benar, sebab berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki tetapi selalu saja ada akal dan cara orang kita untuk memanipulasinya. Ini adalah fakta yang sulit kita bantah jika melihat pengalaman kita dalam tiga dekade terakhir.

Tetapi ada bantahan keras tentang ini seperti yang, antara lain, dikemukakan oleh Sebastian Pompe, penulis disertasi (kini diterbitkan jadi buku) tentang Mahkamah Agung yang berjudul The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse. Ketika diinterview oleh majalah GATRA (No. 21 Tahun XII, 8 April 2006) Sebastian Pompe mengatakan bahwa ‘nonsense’ jika dikatakan bahwa kita mewarisi budaya hukum yang buruk sejak zaman nenek moyang seperti zaman Majapahit. Sampai tahun 1970-an kehidupan hukum kita masih baik dan hakim masih independen. Hukum dan peradilan di Indonesia baru mulai rusak ketika sejak tahun 1974 (setelah peristiwa Malari) Pemerintah mencampuri dunia peradilan dengan memasukkan orang dan cara-cara militer di Mahklamah Agung. Sejak itu, kata Pompe, muncul kebiasaan kolusi dan hakim agung dilayani oleh hakim-hakim Tingkat I (di bawahnya) melalui amplop-amplop upeti.

Saya setuju dengan Sebastian Pompe bukan hanya karena keinginan untuk setuju, melainkan berdasaar hasil penelitian saya tentang Politik Hukum untuk disertasi di Program Doktor UGM tahun 1993 yang menemukan bahwa pada periode politik tertentu yang demokratis (1945-1959) hukum-hukum kita termasuk penegakannya di pengadilan adalah responsif (pembuatannya partisipatif, materinya aspiratif, penegakannya bagus).

Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa carut marut hukum kita ini masih dapat diperbaiki dengan membangun demokrasi dan membenahi aparat penegak hukum serta para pengacara dan advokat, agar terdiri dari orang-orang yang bersih, berprinsip, dan tegas. Teori budaya mungkin ada benarnya, tetapi kalau kita terlalu percaya bahwa bobroknya dunia hukum itu adalah karena budaya maka selain agak ahistoris hal itu akan membawa juga pada sikap fatalis dan putus asa untuk memperbaikinya.

Biasanya kita kurang gemar membaca buku kalau penulisnya bukan orang terkenal. Dan Martimus Amin, penulis buku ini, memang bukan orang terkenal, bukan artis, bukan selebriti politik, dan bukan selebriti kampus; tetapi tulisannya yang dituangkan di dalam buku ini banyak mengandung mutiara atau kristalisasi pemikiran yang baik untuk dibaca dan dicerna oleh siapa pun yang ingin memahami problema penegakan hukum di Indonesia yang mengidap komplikasi berbagai masalah.

Jakarta, 12 April 2006.

Anggota Badan Legislasi dan Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR-RI serta guru besar dalam Ilmu Hukum (untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Politik Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif, Hukum Konstitusi) di UII Yogyakarta, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, Universitas Udayana Denpasar, Unram Mataran, Unsoed Purwokerto, Unisma Malang, Uniska Kediri, UMS Surakarta, Unisda Lamongan, UIR Pekanbaru, Unilak Pekanbaru, serta menjadi opponnen ahli (penilai dan penguji disertasi doktor) dalam Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Unair Surabaya, dan University of Malaya di Kuala Lunmpur. Pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman-HAM pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagai Pegawai Negeri Sipil selain menduduki jabatan-jabatan struktural dan jabatan akademik sebagai professor di Universitas pernah juga menjadi Plt. Staf Ahli dan kemudian Deputi Menteri Negara Urusan HAM.

Menempati peringkat ke 137 dari 146 negara dengan hanya mengalahkan tiga negara lain bisa saja terjadi karena di dalam setiap peringkat sangat mungkin ditempati oleh lebih dari satu negara yang persepsi indeks korupsinya sama.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 24, 2011 in Ilmu Hukum, Umum

 

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: