RSS

Paradigma Baru Kepolisian Kita

08 Okt

“Pekerjaan dan organisasi di sektor modern mulai berubah dari pekerjaan yang bersifat  craft menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan (knowledge based works). Kebutuhan sumberdaya manusia juga berubah kearah pekerjaan berpengetahuan (knowledge workers), karena itu pekerjaan yang bersifat rutin (meaningless revetitive taks) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (innovation and caring). Ketrampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi dengan keahlian ganda. Di samping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (team work)”. (Osbane dan Gaebler, 1999). 

Perubahan-perubahan yang digambarkan di atas tidak hanya dapat terjadi dengan perubahan pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian, namun juga menuntut adanya perubahan sikap, mental, dan pola pikir atau paradigma dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dari sudut pandang perubahan, justru perubahan sikap, mental dan pola pikir atau paradigma itulah yang umumnya lebih sulit dibandingkan dengan perubahan pengetahuan,ketrampilan dan keahlian.

Perubahan paradigma tersebut menuntut proses reformasi pada setiap diri orang-orang yang terlibat. Proses reformasi ini dapat diibaratkan pada perubahan ulat dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Awalnya, perubahan itu memang kelihatan sulit, menyakitkan, dan tidak indah, namun, setelah kemudian menunjukkan hasil dari proses perubahan yang dilakukan, maka keindahan warna kupu-kupu menunjukkan hasil yang pantas diperoleh dari perjuangan dalam proses perubahan yang dilakukan.

 

Bagaimana dengan Institusi Kepolisian ?

“Tugas polisi yang kompleks tidak dapat lagi sebagai Craft (seni) tetapi sebagai profesi. Yaiitu para anggotanya dituntut untuk professional………. yang artinya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan….. “ (Bactiar, 1994)

“Polisi yang ideal dimanapun adalah polisi yang cocok dengan masyarakat …. dan berubah dari brawn menjadi brain… dari  polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonist.” –(Rahardjo, 2000)

Selama lebih dari 300 tahun, institusi kepolisian di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia, telah mengalami serangkaian tuntutan perubahan dan reformasi. Reformasi tersebut merupakan pergeseran birokrasi kontrol dan perintah (bureaucracy), menjadi berorientasi kepada pasar (markets) dan kemudian menjadi berorientasi kepada jaringan (networks). Reformasi yang terus menerus menjadi konskuensi yang tidak diinginkan dari proses perubahan yang semakin cepat terjadi dalam masyarakat global saat ini. Oleh karena itu, bagi intitusi kepolisian di berbagai belahan dunia, perubahan bukan lagi dianggap sebagai hanya satu kejadian, tetapi sudah menjadi semacam pola hidup (way of life).

Agenda utama perubahan bagi institusi kepolisian adalah terutama didorong oleh tuntutan untuk efesiensi dan efektivitas, sebagai sebuah perhatian terhadap hubungan antara polisi dan masyarakat atau komunitas yang dilayaninya (Bayley, 1994). Di Inggris, pergolakan industrial dan kekacauan publik menjadi pencetus munculnya reformasi kepolisian di era 1980-an. Kemudian reformasi struktural  dan organisasional digerakkan oleh keprihatinan tentang efektivitas operasional, efesiensi, dan akuntabilitas. Di Australia, selain agenda manajerial yang mendorong reformasi operasional kepolisian, beberapa keprihatinan lanjutan terhadap perilaku menyimpang dari polisi sejak akhir era 1980-an telah menjadi pemicu terhadap munculnya momentum perubahan (Plemming dan Lafferty, 2000).

Dari berbagai proses perubahan dan reformasi yang terjadi pada intitusi kepolisian di berbagai belahan dunia tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkannya adalah karena terjadinya perubahan dalam administrasi publik, kebijakan publik, dan menejemen publik, yang pada gilirannya mengharuskan perubahan budaya perpolisian dalam menghadapi dinamika dalam masyarakat akibat perubahan tadi.

 

Tugas polisi yang kompleks tidak dapat lagi dikatakan sebagai craft (seni) tetapi sudah sebagai profesi, yaitu para anggotanya dituntut untuk profesional…. yang artinya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan.

 

Tantangan Institusi Kepolisian

Tantangan bagi institusi kepolisian dalam melayani masyarakat yang dinamis dan yang telah banyak mengalami perubahan, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi, adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan (governing structure) kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas struktural pengelolaan organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi (bereaucracy) ke bentuk pasar (market), lalu ke bentuk jaringan (network).

Dalam struktur pengelolaan birokrasi, organisasi kepolisian berbentuk otoritarian, garis komando para-militer, teratur dengan peraturan organisasi yang ketat, dengan penekanan pada komunikasi internal dan vertikal. Penekanan umumnya lebih diarahkan kepada kepatuhan dibandingkan pada inisiatif, dimana pengambilan keputusan jarang dilakukan secara partisipatif atau kolegial bersama dalam garis kepangkatan. Dengan ciri kombinasi keberadaan birokrasi formal dan praktek kerja yang terstandarisasi dengan ketat, maka institusi kepolisian dengan bentuk seperti ini sangatlah sulit untuk mengalami dan melakukan perubahan. Kritik terhadap struktur birokrasi adalah pada dampak inefisiensi, terlalu ”gemuk” dan mahal, dan kurang insentif untuk proses yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Perkembangan manajemen kemudian mengarahkan penyerahan sebagian aktivitas atau proses internal kepada pihak eksternal (contracting out). Struktur pengelolaan birokratis yang berorientasi internal mulai bergerak ke arah eksternal atau ”pasar” (market ) dari institusi kepolisian tersebut, yaitu pengguna jasanya atau masyarakat. Bentuk ini didasari oleh model prinsipal dan agen, dimana kewajiban bersama dituliskan dan menjadi prinsip acuan dalam kehidupan publik. Kontrak antara institusi kepolisian sebagai pemberi pelayan dan masyarakat sebagai penerima layanan, menuntut tingkat layanan tertentu yang harus dilakukan dan hukuman spesifik jika hal tersebut tidak dipatuhi. Dalam perubahan tersebut, tuntutan terhadap standar indikator kinerja tertentu menjadi fokus, dimana kemudian lazim disebut sebagai kontrak kinerja dalam pemberian layanan publik. Kritik terhadap bentuk struktur berorientasi pasar yang menekankan pada kontrak kinerja tersebut adalah penekanan yang cenderung dapat berlebihan pada pengawasan pemenuhan kontrak. Kemudian rigiditas hanya pada pemenuhan kinerja atas apa yang ada pada kontrak juga dapat mengurangi fleksibilitas untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan untuk hal-hal penting lain yang mungkin tidak tercakup dalam kontrak.

Selanjutnya perubahan menuju kepada struktur pengelolaan bebentuk jaringan (network) menunjukkan kebutuhan organisasi pada tuntutan era globalisasi yang semakin menuntut kesaling-tergantungan antar organisasi dalam mencapai tujuan. Jika bentuk birokratis bercirikan kewenangan dan peraturan, dan bentuk pasar atau kontraktual bercirikan harga dan kompetisi, maka bentuk jaringan bercirikan diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. Diplomasi merujuk pada manajemen dengan negosiatif. Kemudian kepercayaan adalah atribut paling penting dalam bentuk jaringan, dalam hal ini penting untuk mendukung sikap bekerjasama. Sementara resiprositas adalah saling keterkaitan yang mencirikan hubungan yang timbal balik dan saling menguntungkan. Institusi kepolisian yang mempraktekkan Community policing/ Perpolisian Masyarakat (Polmas) adalah bentuk yang perlu didukung oleh stuktur pengelolaan berbentuk jaringan.

 

Polri Dalam Perubahan Terus Menerus.

Tantangan bagi institusi kepolisian Indonesia, dikaitkan dengan fenomena yang digambarkan di atas, terlihat sangatlah berat. Hal ini disebabkan Polri berada ditengah-tengah dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, tuntutan untuk menerapkan pemolisian yang lebih demokratis dan berorientasi pada masyarakat sipil, telah ”memaksa” organisasi Polri untuk segera merubah struktur pengelolaannya ke arah bentuk jaringan. Sementara dilain pihak, perubahan pemerintahan saat ini mengarahkan organisasi pelayanan publik untuk menerapkan standar layanan berupa kontrak kinerja yang harus dibuat dan ditandatangani yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Hal ini tentunya telah ”memaksa” organisasi Polri untuk pada saat yang sama merubah struktur pengelolaannya ke arah bentuk berorientasi pasar yang bersifat kontraktual.

 

Tantangan bagi institusi kepolisian dalam melayani masyarakat yang dinamis dan yang telah banyak mengalami perubahan, yaitu bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan (governing stucture) kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas struktur pengelolaan organisasi polisi dalam melayani masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi (bureaucracy) ke bentuk pasar (market), lalu ke bentuk jaringan (network).

 

Tantangan perubahan ini sangatlah berat  mengingat Polri mewarisi dengan sangat kental pola hirarkis militeristik yang sangat ketat dan birokratis dari masa sebelumnya. Meskipun sisi positif dari bentuk birokratis dalam hal kontrol terhadap pelaksanaan peraturan kebijakan tetap perlu dipertahankan, namun mau tidak mau Polri pada saat yang bersamaan harus mengadopsi nilai-nilai baru yang ada dalam struktur pengelolaan berorientasi pasar dan berbentuk jaringan. Jika tidak, maka Polri akan berbenturan dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat, dan menjadi tidak relevan dalam perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

”Poliisi yang modern dan demokratis adalah polisi sipil dengan birokrasi yang modern dengan sistem yang impersonal … . dan untuk menjadi profesional adalah dengan memahami corak masyarakat dan kebudayaannya … (Parsudi Suparlan, 1990, dan …. senjata polisi bukan water canon, gas air mata, atau peluru karet melainkan simpati (dan kerjasama) dari masyarakat…….”-(Sir Robert mark dalam Reiner, 2000).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Polri berupaya menunjukkan strategi dan kebijakan pimpinan Polri dalam membangun Polri sebagai polisi sipil yang profesional dan demokratis. Di dalam kebijakan dan strategi pimpinan Polri dinyatakan, bahwa peran polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang tertuang dalam visi dan misi Polri. Pada organisasi Polri yang menuju polisi sipil dan demokratis, maka peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia, sehingga dapat  melakukan aktivitasnya dengan produktif dan aman. Dapat dikatakan juga prinsip yang hakiki dari peran dan fungsi Polri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah sebagai aset utama bangsa.

Dalam masyarakat yang modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktifitas tersebut maka masyarakat akan dapat tumbuh dan berkembang ; sementara yang tidak produktif akan menjadi benalu yang menghambat atau bahkan dapat mematikan produktivitas tersebut. Benalu tersebut salah satunya adalah gangguan keamanan yang dapat berupa tindak kriminal, kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan serta norma yang adil dan beradab. Untuk dapat menegakkan aturan tersebut dan mengajak masyarakat agar mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya adalah Polisi, (Suparlan, 1999).

 

Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Dengan prinsip tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyrakatnya), menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).

Polisi yang modern dan demokratis adalah polisi sipil dengan birokrasi yang modern dengan sistem yang impersonal …. dan untuk menjadi profesional adalah dengan memahami corak masyarakat dan kebudayaannya.

Senjata polisi (yang terutama) bukan water canon, gas air mata, atau peluru karet melainkan simpati masyarakat.

 

Polisi dan Profesionalisme

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Dalam sebuah masyarakat lokal yang hidup di daerah terpencil dengan pranata adatnya, mereka mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, dan tidak memerlukan polisi. Tetapi  pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat tidak fungsional lagi, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi kepolisian untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan (Suparlan 1999).

Fungsi polisi dalam struktural kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bachtiar, 1994). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan : 1999).

Untuk mewujudkan rasa aman itu, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan melibatkan birokrasi yang rumit, dan mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.

Untuk mencapai pemolisian yang efektif diperlukan petugas kepolisian yang profesional. Profesionalisme Polri dapat dijelaskan dari kata profesi: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, yaitu ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya.

Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri mutu dari orang yang profesional. Profesionalisme Polri adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilku pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, dan keberhasilannya adalah manakala tidak terjadi gangguan kemanan dan ketertiban serta tercipta atau terpeliharanya keteraturan sosial. Disamping itu, pemolisiannya harus dapat diterima dan mendapat dukungan masyarakat.

Pemolisian yang sekarang ini dikembangkan dalam negara-negara yang modern dan demokratis adalah pendekatan proaktif-pemecahan masalah (problem solving), yang lebih mengedepankan pencegahan kejahatan (crime prevention).

Dalam pemolisiannya, Polri berupaya meninggalkan gaya militeristik yang diganti dengan pemolisian yang sesuai dengan fungsi polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan untuk menjadi pengayom masyarakat, penegak hukum, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian pemolisian yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, berorientasi pada masyarakat, dan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi.

 

Polisi Sipil yang Demokratis

Polisi sipil yang demokratis adalah polisi dalam masyarakat yang modern dan yang  mengedepankan demokrasi, dimana polisi dan masyarakat dalam hubungan kekuatan yang relatif seimbang dan saling mengisi (overlapping). Landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan warga masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijakan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dalam paradigma demikian, polisi sadar akan kemampuannya yang terbatas serta tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa  pelakunya. Agar dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya, maka polisi harus mendapatkan dukungan atau tempat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diupayakan dengan mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat, menciptakan dan memelihara keteraturan sosial serta memperbaiki keteraturan sosial yang rusak akibat konflik. Polisi harus memiliki kesadaran tersebut dan berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Kemudian juga perlu melibatkan warga masyarakat untuk ikut berperan aktif dan peduli dalam pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat.

Polisi dalam masyarakat yang demokratis pemolisiannya mengacu pada dasar-dasar atau prnsip-prinsip demokrasi yang antara lain :

–              Berdasarkan supremasi hukum.

–              Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.

–              Transparan.

–              Pertanggungjawaban kepada publik.

–              Berorientasi pada masyarakat.

–              Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.

 

Community Policing (Pemolisian/Perpolisian Masyarakat : akr. Polmas)

Pendekatan komunitas dalam pemolisian telah menjadi dampak yang dominan dalam model pemberian layanan kepolisian dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam model ini, petugas polisi digaris depan menjadi kunci dalam membina hubungan dengan komunitas dan menjadi penghubung di dalam komunitas untuk  mengidentifikasi prioritas, pengembangan strategi, dan pelaksanaan pelayanan.

Pendekatan Community Policing berawal di Kanada pada pertengahan dan era akhir 80-an. Pada awalnya, konsep dalam pendekatan ini tidaklah terlalu jelas, walaupun visinya adalah adanya keinginan untuk menyampaikan layanan publik dalam cara yang lebih baik. Pada  era inilah muncul konsep kemitraan komunitas dalam bentuk dimana komunitas menjadi mata dan telinga bagi polisi. Program pengawasan dan patroli masyarakat mulai  menjadi hal yang lazim terlihat. Sementara di lain pihak polisipun mulai aktif terlibat dan terlihat dalam pemberian layanan di tengah-tengah kegiatan dan aktivitas dalam komunitas.

Kata pemolisian adalah terjemahan dari “policing”, walaupun ada juga yang menterjemahkan menjadi perpolisian. Konsep pemolisian pada dasarnya adalah “gaya atau model yang melatar-belakangi sebagain atau sejumlah aktivitas kepolisian  …. , dan lebih dari sekedar tehnik atau taktik kepolisian yg dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintas atau saat memberikan penyuluhan, (Meliala, 1999).

Perkembangan selanjutnya dari kemitraan komunitas adalah kerjasama polisi dan komunitas dalam identifikasi dan pemecahan masalah. Hal ini muncul di awal era 90-an akibat meningkatnya beban pajak masyarakat di beberapa negara, sehingga masyarakat menuntut layanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat ingin lebih dilibatkan dalam mengawasi akuntabilitas organisasi publik dalam menggunakan uang masyarakat yang diperoleh  dari pembayaran pajak. Dengan semakin berkembangnya konsep Community Policing, terjadilah pergeseran filosofi dari kepolisian yang memberikan jasa perlindungan atau protektif menjadi kepolisian yang memberikan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, inti dari Community Policing terletak pada petugas polisi digaris terdepan dalam melakukan identifikasi masalah yang terjadi di dalam komunitas. Dengan identifikasi masalah dan kebutuhan dari komunitas sebagai penerima jasa atau produk kepolisian, maka akan dapat membuat efektif jasa atau produk layanan publik yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat, yaitu yang utamanya adalah dalam pencegahan kejahatan.

 

Dengan sentralnya peran petugas polisi digaris terdepan yang bersinggungan dengan masyarakat, maka pengetahuan, ketrampilan dan keahlian para petugas polisi tersebut menjadi krusial bagi keberhasilan pendekatan Community Policing. Dengan peran yang harus dilakukan oleh petugas polisi tersebut, maka mereka haruslah memiliki keahlian untuk melakukan peran sebagai fasilitator, mediator, dan edukator. Dengan peran yang demikian maka Community Policing sangatlah menuntut adanya proses pengumpulan dan pemrosesan informasi yang baik, dan juga komunikasi yang efektif antara petugas polisi dengan masyarakatnya.

 

Dalam Community Policing, yang ingin ditunjukkan adalah “gaya pemolisian” sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Gaya pemolisian sebagai model  yang melatarbelakangi dari kegiatan atau aktivitas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan baik kepada individu, masyarakat, atau negara dapat dipahami dan dijelaskan dengan memahami secara hilistik dari komunitas yang terwujud sebagai satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah, dimana anggotanya terikat dalam suatu hubungan.

Dalam era reformasi, pembangunan yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, bertujuan untuk dapat  mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat sipil yang demokratis. Dalam tatanan demokratis ada tiga unsur mendasar yang sakral, yaitu individu, masyarakat atau komunitas, dan negara, dimana ketiga-tiganya selalu berada dalam konflik kepentingan atau selalu dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan. Namun salah satu dari ketiganya tidak dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus dalam keadaan seimbang untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, (Suparlan, 1999).

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk produktif dan berguna atau setidak-tdaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lain dalam kehidupan  bermasyarakat. Mereka yang produktif dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktivitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern, tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang mensejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena terjadinya tindak kejahatan atau kerusuhan. Tercakup dalam pengertian tersebut adalah menjaga jalannya produktifitas, dengan tujuan utama adalah menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan, 1999).

 

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar kemanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan.

Dengan prinsip tersebut di atas masyarakat mengharapkan adanya perubahan dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang pratagonis. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dengan masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Dari bahasan di atas, fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Dalam menciptakan tertib hukum, kemanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Di dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Hampir disemua negara yang atoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, sementara yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya. Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak adil dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang uraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan  dan ketertiban dimasyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan  masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokratis, polisi dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

 

Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban publik dari polisi (tidak lagi mengannggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku, diperlukan adanya lembaga yang independen untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam membeerikan pelayanan kemanan kepada masyarakat gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan atau pengaduan atau perintah, melainkan proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) ,yang diatur secara sentralistik atau diseragmkan, melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem disentralisasi (bottom up).

Prinsip desentralisasi akan lebih memperdayakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta inovasi bagi petugas kepolisian ditingkat bawah atau daerah. Devid Baylay dalam bukunya Police for The Future yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju yaitu Australia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat, dengan sistem pemerintahan dan kepolisian yang berbeda-beda, menyebutkan :”semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat, yang dinamakan unit polisi dasar (basic police unit, which is the smallest full service teritorrial command unit of a police force)” . Di Amerika Serikat seperti LAPD, NYPD, dan SPD, di Inggris disebut sub devision, di Jepang disebut Police Station, di Belanda disebut district politie. Bayley menyatakan ”…. basic Police unit would be responsible for delivering all but the most specialized police services :their essencial function would be to determine local needs and to devize strategies to meet those needs.”

Di Negara-negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan pemolisian komuniti sebagi alternative gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelasaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan masyarakat dilingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban dilingkungannya.

Elemen kunci dalam menentukan terwujudnya masyarakat demokratis yang efektif adalah melalui pemberdayaan masyarakat sipil. Masyarakat sipil mungkin ada tanpa demokratis, tetapi demokrasi tidak bisa ada tanpa masyarakat sipil yang kuat.

Community Policing adalah bentuk pemolisian sipil untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah kemanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gannguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention) ,dan (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Community Policing tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan (Rahardjo, 2002). Landasan atau acuannya dalam melakukan Community Policing (community polcing) adalah sebagi berikut :

 

1.            Dilaksanakan dalam lingkup yang kecil (RW atau maksimal kelurahan) yang menekankan pada komunitas dari hati ke hati (memahami bahasa lokal dan adat istiadat masyarakat suku bangsa setempat), untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan warga komunitas kepada petugas kepolisian. Hal ini kemudian diikuti pendataan dengan kategori-kategori (pemukiman, perkantoran, nama warga/ kepala keluarga, dan sebaginya) dan mencatat keluahan dari masyarakat.

2.            Petugas kepolisian berupaya menyelesaikan berbagai masalah social dilingkungannya terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan.

3.            Berupaya mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya kriminalitas, melalui patroli jalan kaki, patroli bersepeda ataupun penjagaan pada jam-jam rawan.

4.            Lebih mengutamakan terciptanya maupun terpeliharanya keteraturan social diwilayah tugasnya, sehingga warga komunitas dapat melaksanakan aktivitas maupun proses produktifitasnya dengan rasa aman tanpa adanya ketakutan.

5.            Pendekatan petugas kepolisian bukan lagi pada ancaman tetapi pada potensi yang ada untuk menciptakan dan memelihara keteraturan social.

6.            Dalam menjaga hubungan antara polisi dengan warga, komunitas tetap menunjukkan peran dan fungsinya masing-masing (polisi tetap polisi, dan komunitas tetap komunitas).

 

Model Community Policing ditunjukkan pada posisi polisi yang fleksibel di masyarakat, bisa setara di bawah dan di atas. Posisi setara adalah posisi menjadi mitra masyarakat yang terpercaya dapat sebagai penengah bila terjadi konflik, dapat menjadi mediator atau fasilitator yang adil dan beradab. Posisi di bawah adalah senantiasa berupaya untuk memahami keluhan atau kebutuhan warganya, melalui kunjungan, atau dari asosiasi-asosiasi (misalnya asosiasi orang tua murid) sesuai dengan kategorinya. Tujuannya adalah dalam menentukan kebijakan untuk menciptakan maupun memelihara keteraturan sosial tidak semata-mata dari sudut pandang polisi. Posisi di atas adalah polisi dapat sebagai pengayom, pelindung, dan panutan bagi masyarakat sebagai aparat penegak hukum.

 

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: